Prosedur Izin Usaha Migas

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti harus memiliki izin sebagai salah satu prosedur hukum. Terlebih lagi untuk perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan migas. Perusahaan migas harus mempunyai izin dari pemerintah, sebagai perusahaan besar prosedur izin usaha migas tentu akan sangat ribet dan memakan banyak waktu. Untuk memudahkan kawan-kawan semua, berikut prosedur izin usaha migas yang harus diketahui:

Prosedur izin usaha:

• Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha.
• Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha.
• Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha.
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

Izin Usaha pengolahan minyak bumi:

1. Syarat administrasi
2. Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
3. Profil Perusahaan (Company Profile).
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
7. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
8. Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
10. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
11. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan BBM Nasional dan kebutuhan BBM di Dalam negeri.
12. Syarat Teknis :
13. Perjanjian Penyediaan Pendanaan.
14. Studi Kelayakan (Feasibility Study).
15. Persetujuan studi lingkungan (Amdal atau UKL/UPL).
16. Perjanjian suplai bahan baku.
17. Perjanjian komoditas yang diniagakan.
18. Pemenuhan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan oleh menteri (Hasil pemeriksaan laboratorium atas produk di laboratorium yang terakreditasi).
19. Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dan telah memenuhi uji coba produksi (commissioning test) serta persetujuan operasi.
20. Rencana tahunan kegiatan operasi kilang.
21. Surat persetujuan atas penggunaan dan keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan.
22. Pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai perubahan fasilitas dan sarana pengolahan yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal dan/atau terjadi diversifikasi produk.

Sebagai salah satu perusahaan besar membuat sistem perizinan membutuhkan banyak data dan ribet. Namun jika kawan-kawan tidak menggunakan surat izin usaha migas pasti akan terjadi masalah untuk ke depannya. Tidak ada ruginya membuat sesuai dengan prosedur karena akan membuat usaha kawan-kawan nantinya menjadi lancar dan tidak bermasalah.