Badan Penanaman Modal BKPM

Badan Penanaman Modal BKPM

Di Indonesia juga terdapat lembaga yang mengurusi tentang penanaman modal, yang lebih dikenal dengan nama BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Penanaman Modal BKPM berdiri sejak tahun 1973, yang awal pembentukannya menggantikan tugas  Panitia Teknis Penanaman Modal yang sudah berdiri lebih dulu pada tahun 1968.

Badan Penanaman Modal BKPM sendiri sebenarnya adalah lembaga departemen non pemerintah yang mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal baik itu modal dari dalam maupun luar negeri.

Pada tahun 2007 ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal. Dan dengan adanya undang-undang ini membuat BKPM menjadi sebuag lembaga pemerintah yang bertugas menjadi coordinator kebijakan penanaman modal.

Baik coordinator antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun coordinator antar pemerintah daerah. Selain itu BKPM juga sebagai lembaga advokasi bagi para investor, yang menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.

Badan penanaman Modal BKPM mempunyai tugas dan juga fungsi diantaranya :

  1. Tugas Badan Penanaman Modal BKPM

Badan Penanaman Modal BKPM mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, yang berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Fungsi Badan Penanaman Modal BKM
  • Pengkajian serta pengusulan perencanaan penanaman modal nasional
  • Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. Antara lain dengan meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal
  • Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, serta perlengkapan dan rumah tangga
  • Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal
  • Pembuatan peta penanaman modal di seluruh Indonesia
  • Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
  • Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
  • Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia
  • Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal

Badan Penanaman Modal BKPM dipimpin oleh seorang kepala BKPM. Dimana kepala atau ketua BKPM ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia, dan ketua BKPM yang terbaru adalah Thomas Trikasih Lembong yang baru menjabat sebagai ketua BKPM sejak 27 Juli 2016 yang menggantikan Franky Sibarani karena adanya reshuffle Kabinet Kerja oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of